Error
mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given
Error
mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given
Error
mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given
Untitled Document

DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

 
Desa
:
Kecamatan
:
Kabupaten
 :
Provinsi
:
Bulan
:
Tahun
:
 
Nama Pengisi
:
Pekerjaan
:
Jabatan
:
Kepala Desa / Lurah
:
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
 
 Referensi 1
 :
 Referensi 2
:
 Referensi 3
:
 Referensi 4
:
   

 

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk
Jumlah
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini
orang
orang
Jumlah penduduk tahun lalu
orang
orang
Persentase perkembangan
%
%

B. Jumlah Keluarga
Jumlah
KK Laki-laki
KK Perempuan
Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini
KK
KK
0 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu
KK
KK
0 KK
Prosentase Perkembangan
%
%

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja
 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja orang

B. Kesejahteraan Keluarga
1. Jumlah keluarga prasejahtera keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga 0 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN
Tanaman
Luas Produksi (Ha)
Hasil Produksi (Ton/Ha)
Nilai produksi (Rp)
Biaya pemupukan (Rp)
Biaya bibit (Rp)
Biaya obat (Rp)
Biaya lainnya (Rp)
   

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN
Tanaman
Luas Produksi (Ha)
Hasil Produksi (Ton/Ha)
Nilai produksi (Rp)
Biaya pemupukan (Rp)
Biaya bibit
(Rp)
Biaya obat
(Rp)
Biaya lainnya
(Rp)
   

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN
Jenis Produksi
Hasil Produksi
Nilai produksi (Rp)
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp)
Jumlah Ternak
(Ekor)
 

D. SUBSEKTOR PERIKANAN
Jenis Produksi
Hasil Produksi (Ton/Tahun)
Nilai produksi (Rp)
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp)
Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)
Jenis usaha perikanan
 
 

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN  
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada 0 jenis
   
F. SUBSEKTOR KERAJINAN  
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00
Total jenis kerajinan rumah tangga jenis
   
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN  
   
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN  
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00
   
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN  
I.1. Subsektor Perdagangan Besar  
Total nilai transaksi Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan yang ada Rp. 0,00
Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
   
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran  
Jumlah total jenis perdagangan eceran
 jenis
Total nilai transaksi Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan eceran Rp. 0,00
   
I.3. Subsektor Hotel  
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada jenis
Jumlah total pendapatan Rp. 0,00
Jumlah total biaya pemeliharaan Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh Rp. 0,00
   
I.4. Subsektor Restoran  
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan Rp. 0,00
Biaya antara lainnya Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh Rp. 0,00
   
J. Sektor Bangunan/Konstruksi  
Jumlah bangunan yang ada tahun ini
 unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Rp. 0,00
Total nilai bangunan yang ada Rp. 0,00
Biaya antara lainnya Rp. 0,00
   
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan  
K.1. Subsektor Bank  
Jumlah transaksi perbankan Rp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankan Rp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
   
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank  
Jumlah lembaga keuangan bukan bank Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
   
K.3. Subsektor Sewa Bangunan  
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah unit
Total nilai persewaan yang dicapai Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Biaya lainnya Rp. 0,00
   
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan  
Jumlah perusahaan jasa Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Biaya lainnya Rp. 0,00
   
L. SEKTOR JASA-JASA  
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum  
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
 Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0,00
   
L.2. Subsektor jasa swasta  
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00
   
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi  
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00
   
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga  
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00
   
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI  
   
M.1. Subsektor Angkutan  
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan Unit
Nilai total transaksi pengangkutan Rp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan Rp 0,00
   
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM  
   
N.1. Subsektor Listrik  
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jenis
Jumlah nilai produksi listrik Rp 0,00
Jumlah total nilai transaksi Rp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00
   
N.2. Subsektor Gas  
Jumlah kegiatan penyediaan gas jenis
Nilai aset produksi gas Rp 0,00
Nilai transaksi Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00
   
N.3. Subsektor Air Minum  
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum jenis
Nilai aset penyediaan air minum Rp 0,00
Nilai produksi air minum Rp 0,00
Nilai transaksi air minum Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00

IV. PENDAPATAN PERKAPITA

A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA  
Jumlah Kepala Keluarga KK
Jumlah Anggota Keluarga orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga Rp 0,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja Rp 0,00

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

1. Sektor Pertanian  
Petani orang
Buruh Tani orang
Pemilik Usaha Tani orang
   
2. Sektor Perkebunan  
Karyawan Perusahaan Perkebunan orang
Buruh perkebunan orang
Pemilik usaha Perkebunan orang
   
3. Sektor Peternakan  
Peternakan Perorangan orang
Buruh Usaha Peternakan orang
Pemilik Usaha Peternakan orang
   
4. Sektor Perikanan  
Nelayan orang
Buruh Usaha Perikanan orang
Pemilik Usaha Perikanan orang
   
5. Sektor Kehutanan  
Pengumpul Hasil Hutan orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan orang
   
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C  
Penambang Galian C Perorangan orang
Buruh Usaha Pertambangan orang
Pemilik Usaha Pertambangan orang
   
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga  
   
8. Sektor Industri Menengah dan Besar  
   
9. Sektor Perdagangan  
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi orang
   
10. Sektor Jasa  
   

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

A. ASET TANAH  
Tidak memiliki tanah orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha orang
Jumlah total penduduk orang
   
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM  
   
C. ASET SARANA PRODUKSI  
Memiliki penggilingan padi orang
Memiliki traktor orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian orang
Memiliki kapal penangkap ikan orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas orang
   
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING  
   
RUMAH MENURUT LANTAI  
   
RUMAH MENURUT ATAP  

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Tingkat Pendidikan Penduduk
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental orang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat orang
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat orang
Jumlah penduduk sedang D-1 orang
Jumlah penduduk tamat D-1 orang
Jumlah penduduk sedang D-2 orang
Jumlah penduduk tamat D-2 orang
Jumlah penduduk sedang D-3 orang
Jumlah penduduk tamat D-3 orang
Jumlah penduduk sedang S-1 orang
Jumlah penduduk tamat S-1 orang
Jumlah penduduk sedang S-2 orang
Jumlah penduduk tamat S-2 orang
Jumlah penduduk tamat S-3 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A orang
Jumlah penduduk tamat SLB A orang
Jumlah penduduk sedang SLB B orang
Jumlah penduduk tamat SLB B orang
Jumlah penduduk sedang SLB C orang
Jumlah penduduk tamat SLB C orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental orang
   
B. Wajib belajar 9 tahun
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah orang
   
C. Rasio Guru dan Murid
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat orang
7. Jumlah guru SLTA/sederajat orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat orang
9. Jumlah siswa SLB orang
10. Jumlah guru SLB orang
   
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat  
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan unit
Jumlah perpustakaan keliling unit
Jumlah sanggar belajar unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A orang
Jumlah kelompok belajar Paket B kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B orang
Jumlah kelompok belajar Paket C kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan unit
Jumlah peserta kursus keterampilan orang
   

IX. KESEHATAN MASYARAKAT

A. Kualitas Ibu Hamil
Jumlah ibu hamil 0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu 0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas 0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit 0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek 0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek 0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih 0 orang
Jumlah kematian ibu hamil 0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan 0 orang
Jumlah ibu nifas 0 orang
Jumlah kematian ibu nifas 0 orang
Jumlah ibu nifas hidup 0 orang
   
B. Kualitas Bayi  
Jumlah keguguran kandungan 0 orang
Jumlah bayi lahir 0 orang
Jumlah bayi lahir mati 0 orang
Jumlah bayi lahir hidup 0 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan 0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan 0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg 0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental 0 orang
   
C. Kualitas Persalinan
Tempat Persalinan
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum 0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin 0 unit
Tempat persalinan Puskesmas 0 unit
Tempat persalinan Polindes 0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak 0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan 0 unit
Tempat praktek dokter 0 unit
Rumah dukun 0 unit
Rumah sendiri 0 unit
   
Pertolongan Persalinan
Jumlah Persalinan ditolong Dokter 0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan 0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat 0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin 0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga 0 tindakan
   
D. Cakupan Imunisasi
Jumlah Bayi usia 2 bulan 0 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 0 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan 0 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 0 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan 0 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 0 orang
Jumlah bayi 9 bulan 0 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak 0 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar 0 orang
   
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB
Pasangan Usia Subur
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun 0 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun 0 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun 0 orang
Jumlah pasangan usia subur 0 pasangan
   
Keluarga Berencana
Jumlah akseptor KB 0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik 0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral 0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom 0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil 0 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi 0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi 0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah 0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional 0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx 0 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB 0 orang
   
F. Wabah Penyakit
   
G. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan 0,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota 0,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi 0,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional 0,00 Tahun
   
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 0 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 0 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 0 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 0 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 0 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 0 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung 0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 0 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga
Total jumlah keluarga 0 Keluarga
   
I. Perilaku hidup bersih dan sehat
Kebiasaan buang air besar  
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan 0 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan 0 Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum 0 Keluarga
   
Pola makan
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali
   
Kebiasaan berobat bila sakit
Dukun Terlatih
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif
Paranormal
Obat tradisional dari keluarga sendiri
Tidak diobati
   
J. Status Gizi Balita
Jumlah Balita 0 orang
Jumlah Balita bergizi buruk 0 orang
Jumlah Balita bergizi baik 0 orang
Jumlah Balita bergizi kurang 0 orang
Jumlah Balita bergizi lebih 0 orang
   

K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini
Jenis penyakit
Jumlah penderita
Di rawat di

L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat
Jumlah MCK Umum 0 unit
Jumlah Posyandu 0 unit
Jumlah kader Posyandu aktif 0 orang
Jumlah pembina Posyandu 0 orang
Jumlah Dasawisma 0 Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif 0 orang
Jumlah kader bina keluarga balita aktif 0 orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif 0 orang
Buku rencana kegiatan Posyandu
Buku data pengunjung Posyandu
Buku kegiatan pelayanan Posyandu
Buku administrasi Posyandu lainnya 0 jenis
Jumlah kegiatan Posyandu 0 jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya 0 orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis 0 jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN 0 jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan 0 jenis
Lainnya 0 jenis
   

X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

A. Konflik SARA
Kasus konflik pada tahun ini kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara orang
Jumlah janda akibat konflik Sara orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum orang
   
B. Perkelahian
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum orang
   
C. Pencurian
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api
 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum orang
   
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya
penduduk setempat		 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum orang
   
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang orang
   
F. Pemakaian Miras dan Narkoba
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras kasus
Jumlah pengedar Narkoba orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum orang
   
G. Prostitusi
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat orang
Lokalisasi prostitusi
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi kali
   
H. Pembunuhan  
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat kasus
Jumlah kasus bunuh diri kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum kasus
   
I. Penculikan
Jumlah kasus penculikan kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum kasus
   
J. Kejahatan seksual
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks unit
   
K. Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah gelandangan orang
Jumlah pengemis jalanan orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental orang
Jumlah orang cacat fisik orang
Jumlah orang kelainan kulit orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh unit
Jumlah panti jompo unit
Jumlah panti asuhan anak unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota orang
Jumlah penghuni bantaran sungai orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun orang
Jumlah janda orang
Jumlah duda orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga orang
Jumlah penduduk eks NAPI orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman orang
   
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya kasus
   
M. Teror dan Intimidasi
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal kasus
   
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta
Organisasi Siskamling
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda
Buku anggota Hansip dan Linmas jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan Pos
   

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain kasus
   
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan jenis
Jumlah Wajib Pajak orang
Target PBB Rp 0,00
Realisasi PBB 0,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar kasus
   
C. Partisipasi Politik
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil pemilih
 
2. Pemilihan Kepala Daerah
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu pemilih
   
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan
Penentuan Jabatan Kepala Desa
 
Penentuan Sekretaris Desa
 
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun
   
Masa jabatan Kepala Desa tahun
   
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan
   
4. Pemilihan BPD
Jumlah anggota BPD orang
Penentuan anggota BPD
   
Pimpinan BPD
   
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD
Anggaran untuk BPD
   
Produk keputusan BPD tahun ini 1. Peraturan Desa buah
2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa kali
3. Rancangan Peraturan Desa. buah
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat kali
5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa kali
6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa kali
7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa kali
   
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
Dasar hukum keberadaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/LKD
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK
Pemilihan pengurus organisasi anggota
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,
Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK
 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi
anggota LKD/LKK
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK 0,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK
   

C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan 0,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan 0,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan 0,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan 0,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan 0,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa 0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan 0,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang . kegiatan

 
2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang 0,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota 0,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang 0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan 0,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan 0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat 0,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN kegiatan
   
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk
Jumlah kelompok arisan buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh orang
Ada tidaknya dana sehat
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya
   
4. Adat Istiadat
Adat istiadat dalam perkawinan
Adat istiadat dalam kelahiran anak
Adat istiadat dalam upacara kematian
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan
Adat istiadat dalam tanah pertanian
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar
   
5. Sikap Dan Mental Masyarakat
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain
   
Etos Kerja Penduduk
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat
   
XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Tidak
Jumlah kegiatan Jenis
   
B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
   

 

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini Rp 0,00
Sumber Anggaran
APBD Kabupaten/Kota Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa Rp 0,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 0,00
Alokasi Dana Desa Rp 0,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat Rp 0,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan Rp 0,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai Rp 0,00
   
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah
Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah kasus
   
C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
Gedung Kantor -
Jumlah ruang kerja Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya
Listrik
Air bersih
Telepon
   
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor
Jumlah mesin tik buah
Jumlah meja buah
Jumlah kursi buah
Jumlah almari arsip buah
Komputer unit
Mesin fax unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa unit
   
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Buku Data Peraturan Desa
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah
Buku Administrasi Kependudukan
Buku Data Inventaris
Buku Data Aparat
Buku Data Tanah Kas Desa
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi
Buku Data Tanah
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat
Buku Agenda Ekspedisi
Buku Profil Desa dan Kelurahan
Buku Data Induk Penduduk
Buku Data Mutasi Penduduk
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk
Buku Data Penduduk Sementara
Buku Anggaran Penerimaan
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan
Buku Kas Umum
Buku Kas Pembantu Penerimaan
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan
   
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD
Gedung Kantor
Jumlah ruang kerja Ruang
Balai BPD -
Listrik
Air bersih
Telepon
   
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor
Jumlah mesin tik buah
Jumlah meja buah
Jumlah kursi buah
Jumlah almari arsip buah
Komputer unit
Mesin fax unit
   
2.B. Administrasi BPD
Buku-buku administrasi kegiatan BPD
Buku Buku Administrasi Keanggotaan
Buku kegiatan BPD
Buku himpunan peraturan desa
Buku Lainnya
   
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN
Gedung kantor atau Balai Pertemuan
Alat tulis kantor
Barang inventaris Jenis
Buku administrasi Jenis
Jenis kegiatan Jenis
Jumlah pengurus Orang
Jumlah ruang kerja Ruang
   
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan		 kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan
kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing kali
   
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan jenis
   
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah kasus
   
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan
lembaga kemasyarakatan		 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan
serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.		 kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. kali
   

 

,

Kecamatan
Kabupaten



Kepala Desa/Lurah

Tembusan :
1. Camat
2. Bupati
3. Arsip

  
   

 
Profil Desa dan Kelurahan